Menyibak Surya Nusantara: Perjalanan Dinamis Kebijakan Energi Terbarukan di Indonesia
Indonesia, dengan gugusan ribuan pulaunya yang membentang di garis khatulistiwa, dianugerahi potensi energi terbarukan yang melimpah ruah: dari pancaran surya yang tak pernah padam, desiran angin laut, aliran sungai yang deras, panas bumi yang mengepul dari perut bumi vulkanik, hingga biomassa dari kekayaan agrarisnya. Namun, memanfaatkan anugerah ini menjadi sumber energi utama bukanlah perjalanan yang mulus. Ini adalah kisah tentang evolusi kebijakan, tantangan, dan harapan yang terus menyala.
Dari Potensi Menjadi Prioritas: Awal Mula Perjalanan
Selama beberapa dekade, Indonesia nyaman bersandar pada cadangan bahan bakar fosilnya yang melimpah dan relatif murah. Batu bara, minyak, dan gas alam menjadi tulang punggung energi nasional, mendukung pertumbuhan ekonomi yang pesat. Akibatnya, energi terbarukan (ET) lebih sering dipandang sebagai pelengkap, solusi untuk daerah terpencil, atau sekadar "pemanis" dalam perencanaan energi jangka panjang.
Pada awal milenium baru, kesadaran global akan perubahan iklim dan urgensi transisi energi mulai merembes. Indonesia, sebagai negara kepulauan yang rentan terhadap dampak iklim, mau tidak mau harus beradaptasi. Kebijakan awal masih bersifat sektoral dan ter fragmented, seperti insentif untuk PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) yang dianggap paling "siap" atau program kecil PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) untuk elektrifikasi pedesaan. Namun, visi besar tentang ET sebagai pilar utama energi nasional masih samar.
Mengarungi Gelombang Tantangan: Harga dan Regulasi
Salah satu batu sandungan terbesar dalam perkembangan ET di Indonesia adalah isu harga. Harga listrik dari ET seringkali dianggap lebih mahal dibandingkan dengan listrik dari fosil, terutama batu bara. PLN, sebagai pembeli tunggal listrik, menghadapi dilema untuk menjaga tarif terjangkau bagi masyarakat sambil memenuhi mandat untuk mengembangkan ET.
Regulasi yang belum matang dan sering berubah menjadi tantangan berikutnya. Skema pembelian listrik (Feed-in Tariff) yang diperkenalkan sempat memberikan harapan, namun sering direvisi atau diubah, menciptakan ketidakpastian bagi investor. Prosedur perizinan yang kompleks, masalah pembebasan lahan, hingga ketersediaan infrastruktur jaringan yang belum memadai, semuanya turut memperlambat laju investasi dan pengembangan ET.
Titik Balik dan Momentum: Komitmen Global dan Nasional
Perjanjian Paris 2015 menjadi titik balik penting. Komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (NDC – Nationally Determined Contribution) secara otomatis menempatkan ET pada posisi strategis. Target ambisius 23% bauran energi terbarukan pada tahun 2025, yang tertuang dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), menjadi penanda kuat bahwa ET bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
Sejak itu, upaya untuk menyelaraskan kebijakan semakin gencar. Lahirlah berbagai Peraturan Menteri ESDM yang berupaya mengatasi masalah harga, misalnya dengan skema cost-based atau ceiling price yang mencoba menyeimbangkan kepentingan investor dan PLN. Walaupun masih sering menjadi perdebatan, ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mencari formulasi terbaik.
Melangkah ke Era Baru: Transformasi Kebijakan Kontemporer
Beberapa tahun terakhir, kebijakan ET di Indonesia menunjukkan dinamika yang lebih agresif dan terarah:
- RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET): Meskipun masih dalam pembahasan, keberadaan RUU ini menjadi sinyal kuat komitmen legislatif untuk memberikan payung hukum yang kokoh dan komprehensif bagi pengembangan ET, termasuk insentif fiskal dan non-fiskal.
- Transisi Energi yang Adil (Just Energy Transition Partnership – JETP): Kemitraan dengan negara-negara maju ini membawa potensi pendanaan besar untuk mempercepat pensiun dini PLTU batu bara dan pengembangan ET. Ini adalah langkah monumental yang tidak hanya berbicara tentang energi, tetapi juga tentang keadilan sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak transisi.
- Pengembangan Ekosistem Industri: Pemerintah mulai mendorong pengembangan industri pendukung ET di dalam negeri, seperti panel surya, baterai, dan komponen turbin angin, untuk menciptakan nilai tambah lokal dan lapangan kerja.
- Kebijakan Karbon: Implementasi pajak karbon dan pasar karbon (bursa karbon) merupakan langkah inovatif untuk memberikan insentif finansial bagi proyek-proyek rendah karbon dan disinsentif bagi emisi tinggi.
- Inisiatif Skala Besar: Proyek-proyek seperti PLTS Terapung Cirata yang megah, pengembangan geothermal yang terus berjalan, hingga inisiatif PLTS atap yang semakin masif, menunjukkan bahwa kebijakan kini didukung oleh implementasi nyata.
Masa Depan: Optimisme yang Realistis
Perjalanan kebijakan energi terbarukan di Indonesia adalah sebuah maraton, bukan sprint. Meski tantangan seperti intermitensi ET, modernisasi jaringan listrik, dan pembiayaan masih membayangi, ada optimisme yang tumbuh kuat. Komitmen politik yang semakin matang, dukungan pendanaan internasional, dan kesadaran masyarakat yang meningkat menjadi modal berharga.
Indonesia kini tidak hanya mengejar target bauran energi, tetapi juga menargetkan menjadi pemain kunci dalam rantai pasok energi hijau global. Dengan kebijakan yang konsisten, transparan, dan menarik bagi investasi, bukan tidak mungkin "Surya Nusantara" akan benar-benar bersinar terang, membawa kemandirian energi, keberlanjutan lingkungan, dan kemakmuran bagi seluruh bangsa. Perjalanan ini adalah cerminan dari tekad Indonesia untuk menjadi nakhoda bagi masa depannya sendiri, di tengah lautan perubahan iklim global.
