Ketika Alam Menggugat, Politik Menjawab: Sebuah Analisis Peran Politik dalam Pengelolaan Bencana Nasional
Bencana alam, dalam segala bentuknya—gempa, tsunami, banjir, letusan gunung—seringkali dianggap sebagai peristiwa murni geofisika. Namun, begitu debu mereda dan air surut, kita akan menemukan bahwa di balik puing-puing dan genangan, ada arena lain yang tak kalah bergejolak: arena politik. Pengelolaan bencana nasional, pada hakikatnya, bukanlah sekadar soal logistik dan kemanusiaan; ia adalah cermin telanjang dari sistem politik suatu bangsa, sebuah panggung di mana kekuasaan diuji, citra dipertaruhkan, dan masa depan ditentukan.
Bencana sebagai Katalis Politik: Dari Reaksi Cepat hingga Kontestasi Narasi
Sejak detik pertama sebuah bencana melanda, politik segera mengambil peran sentral. Respons awal—kecepatan evakuasi, ketersediaan bantuan, kehadiran pemimpin di lokasi—bukan hanya indikator efektivitas, melainkan juga instrumen politik yang kuat. Bagi para pejabat, ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan kepemimpinan, empati, dan kompetensi, yang berpotensi meningkatkan legitimasi dan citra mereka di mata publik. Sebaliknya, keterlambatan atau ketidakmampuan dapat menjadi bumerang politik yang merusak reputasi dan bahkan mengancam jabatan.
Namun, peran politik tidak berhenti pada respons taktis. Bencana juga memicu kontestasi narasi. Siapa yang bertanggung jawab? Apakah ini murni takdir, atau ada kelalaian manusiawi dan kebijakan yang turut andil? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi amunisi dalam perdebatan politik, terutama di negara-negara demokratis di mana kebebasan pers dan opini publik memiliki kekuatan signifikan. Oposisi politik akan memanfaatkan celah untuk mengkritik pemerintah, sementara pemerintah akan berusaha keras mengendalikan narasi, menyoroti keberhasilan, dan mengalihkan perhatian dari kelemahan.
Alokasi Sumber Daya: Bukan Sekadar Angka, Melainkan Pertarungan Kepentingan
Di jantung pengelolaan bencana, terhampar persoalan alokasi sumber daya. Ini bukan sekadar kalkulasi matematis tentang berapa banyak tenda atau paket makanan yang dibutuhkan, melainkan pertarungan kepentingan yang kompleks. Keputusan politik menentukan wilayah mana yang diprioritaskan, sektor mana yang menerima anggaran lebih besar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, serta bagaimana bantuan internasional disalurkan.
Seringkali, keputusan ini dipengaruhi oleh kalkulasi elektoral. Daerah yang merupakan basis suara penting mungkin menerima perhatian lebih, sementara daerah terpencil atau minoritas bisa terpinggirkan. Lebih jauh lagi, proyek-proyek rekonstruksi pasca-bencana dapat menjadi lahan subur bagi praktik korupsi, di mana dana yang seharusnya dialokasikan untuk pemulihan justru diselewengkan demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Politik anggaran, dalam konteks bencana, adalah manifestasi nyata dari bagaimana kekuasaan dapat mengalirkan atau menahan bantuan, membentuk kembali lanskap fisik dan sosial pasca-bencana.
Koordinasi dan Fragmentasi Kekuasaan: Simpul yang Rumit
Pengelolaan bencana yang efektif membutuhkan koordinasi lintas sektoral dan lintas tingkatan pemerintahan—pusat, provinsi, kabupaten/kota. Namun, di sinilah politik seringkali menjadi simpul yang rumit. Perbedaan kewenangan, perebutan "wilayah kekuasaan," dan ego antarlembaga dapat menghambat aliran informasi, memperlambat pengambilan keputusan, dan menciptakan duplikasi upaya yang tidak efisien.
Seorang kepala daerah mungkin merasa perlu untuk menunjukkan independensinya dari pemerintah pusat, atau sebaliknya, pemerintah pusat mungkin ingin mengambil alih kendali penuh, mengabaikan kapasitas lokal. Konflik-konflik politik semacam ini, yang seringkali tak terlihat oleh mata publik, dapat secara signifikan mengurangi efektivitas respons bencana di lapangan. Bencana menjadi paradoks: di saat persatuan paling dibutuhkan, disitulah seringkali fragmentasi politik paling kentara.
Membangun Ketahanan: Visi Jangka Panjang yang Rentan Terhadap Amputasi Politik
Pasca-bencana, ada kesempatan emas untuk "membangun kembali lebih baik" (build back better)—yaitu, tidak hanya memulihkan kondisi semula, tetapi juga meningkatkan ketahanan terhadap bencana di masa depan melalui kebijakan tata ruang yang lebih baik, infrastruktur yang lebih kuat, dan sistem peringatan dini yang lebih canggih. Namun, visi jangka panjang ini seringkali rentan terhadap amputasi politik.
Politikus, dengan horizon waktu yang seringkali terikat pada siklus pemilihan umum, mungkin lebih tertarik pada proyek-proyek yang cepat terlihat dan memberikan dampak politik instan, daripada investasi jangka panjang yang tidak populer atau baru akan membuahkan hasil bertahun-tahun kemudian. Anggaran untuk mitigasi bencana—seperti penanaman mangrove, pembangunan tanggul, atau edukasi masyarakat—seringkali menjadi yang pertama dipangkas ketika ada kebutuhan politik mendesak lainnya. Bencana menjadi siklus lupa dan ingat politik: euforia kepedulian di saat krisis, diikuti oleh amnesia kolektif setelah situasi mereda.
Kesimpulan: Bencana sebagai Cermin Integritas Politik
Pada akhirnya, bencana nasional berfungsi sebagai cermin jujur yang merefleksikan integritas, kapasitas, dan prioritas politik suatu bangsa. Ia menyingkap bukan hanya kerentanan geografis, tetapi juga kerentanan sistemik dalam tata kelola pemerintahan. Politik bukanlah sekadar penggerak roda administrasi; ia adalah jiwa yang menentukan apakah sebuah bangsa akan bangkit lebih kuat dari keterpurukan, atau justru semakin terjerembap dalam jurang ketidakpastian.
Memahami peran politik dalam pengelolaan bencana berarti lebih dari sekadar mengidentifikasi masalah; itu berarti menuntut akuntabilitas, mendorong kebijakan yang visioner dan inklusif, serta memastikan bahwa suara para korban tidak tenggelam dalam riuhnya kontestasi kekuasaan. Karena ketika alam menggugat, cara politik menjawab akan menentukan nasib banyak jiwa dan masa depan sebuah peradaban.
