Indonesia: Demokrasi di Persimpangan Jalan? Ketika Identitas Menguji Pilar Bangsa
Pernahkah Anda merasa, di tengah hiruk-pikuk obrolan kedai kopi atau linemasa media sosial, ada sebuah kegelisahan yang mengendap? Sebuah pertanyaan tak terucap tentang arah ke mana bangsa ini melangkah? Bukan sekadar riak-riak kecil perbedaan pendapat, melainkan jurang yang kian menganga, memisahkan kita berdasarkan apa yang kita yakini atau dari mana kita berasal. Pertanyaan yang mengusik itu tak lain adalah: apakah demokrasi kita, yang susah payah kita bangun, kini terancam oleh polarisasi agama dan etnis?
Jawabannya, seperti banyak hal rumit lainnya, bukanlah ya atau tidak yang sederhana. Ini adalah pertarungan yang berlangsung di banyak lini, sebuah ujian bagi fondasi Bhinneka Tunggal Ika yang selama ini kita banggakan.
Ketika Identitas Menjadi Senjata
Sejarah mencatat, Indonesia adalah mahakarya pluralisme. Beribu pulau, ratusan etnis, dan beragam keyakinan hidup berdampingan, kadang damai, kadang pula bergesekan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, gesekan itu terasa lebih tajam, lebih terpolarisasi. Identitas, baik agama maupun etnis, yang seharusnya menjadi kekayaan dan keindahan, kini tak jarang justru disulap menjadi senjata politik.
Ketika narasi politik begitu mudahnya dibungkus jubah agama atau ditarik ke dalam selimut etnis, logika dan rasionalitas seringkali terpinggirkan. Ruang-ruang diskusi yang sehat berubah menjadi medan perang verbal, di mana kebenaran adalah milik kelompok saya, dan kesalahan mutlak ada pada kelompok ‘mereka’. Batas-batas antara ‘kami’ dan ‘mereka’ menjadi setajam silet, membelah masyarakat bukan lagi berdasarkan gagasan atau program, tetapi berdasarkan label-label primordial.
Dampaknya? Kita melihat bagaimana persahabatan lama retak, keluarga terpecah belah, dan bahkan tetangga saling mencurigai. Media sosial, alih-alih menjadi jembatan, justru seringkali menjadi corong gema yang memperkuat bias, menciptakan gelembung-gelembung informasi yang semakin mengisolasi individu dalam pandangan kelompoknya sendiri. Algoritma yang cerdas malah menjadi agen polarisasi yang ulung, menyajikan apa yang kita suka dengar, bukan apa yang perlu kita tahu.
Luka Lama dan Tangan-tangan Tersembunyi
Tidak bisa dipungkiri, polarisasi ini juga berakar pada luka-luka lama dalam sejarah kita yang belum sepenuhnya tersembuhkan. Konflik-konflik masa lalu, ketidakadilan sosial, atau trauma kolektif bisa kembali muncul ke permukaan ketika ada tangan-tangan tersembunyi yang lihai memainkannya. Para aktor politik, dengan lihai, tak jarang memanfaatkan celah ini untuk meraup dukungan, mengorbankan kohesi sosial demi ambisi elektoral. Mereka tahu, sentimen primordial adalah bahan bakar yang mudah menyala dan sulit dipadamkan.
Ketika pemimpin politik atau tokoh agama justru menjadi agen polarisasi, bukan perekat bangsa, disitulah demokrasi kita benar-benar diuji. Kepercayaan terhadap institusi, baik itu pemerintah, lembaga hukum, bahkan media, bisa terkikis habis karena dianggap memihak atau tidak adil dalam menyikapi perbedaan.
Namun, Apakah Semua Harapan Telah Sirna?
Jangan buru-buru pesimis. Demokrasi Indonesia bukanlah bangunan rapuh yang akan roboh hanya karena guncangan polarisasi. Sejarah telah membuktikan ketangguhan kita dalam melewati berbagai krisis. Ingat, ada jutaan warga yang, di balik gemuruh media sosial, tetap menjunjung tinggi akal sehat, toleransi, dan keinginan untuk hidup berdampingan secara damai.
Kekuatan masyarakat sipil, gerakan-gerakan lintas iman, dan inisiatif-inisiatif akar rumput yang terus berupaya membangun jembatan dialog adalah bukti bahwa semangat Bhinneka Tunggal Ika masih hidup. Pancasila sebagai dasar negara kita bukan sekadar retorika, melainkan kompas moral yang terus memandu sebagian besar rakyat Indonesia untuk mencari titik temu, bukan titik pisah.
Jalan ke Depan: Membangun Kembali Jembatan, Menjaga Akal Sehat
Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Ini bukan sekadar tugas pemerintah atau elit. Ini adalah tugas kolektif.
- Pendidikan Kritis: Bukan hanya di bangku sekolah, tapi juga pendidikan hati dan akal. Kemampuan untuk menyaring informasi, membedakan fakta dan hoaks, serta memahami perspektif yang berbeda adalah kunci.
- Peran Pemimpin: Para pemimpin, baik di panggung politik, di mimbar agama, maupun di ruang-ruang komunitas, harus menjadi teladan. Mereka harus menjadi suara persatuan, bukan pemecah belah. Berani menegur intoleransi dan membangun narasi inklusif.
- Memperkuat Ruang Publik Inklusif: Menciptakan kembali ruang-ruang di mana orang dari latar belakang berbeda bisa bertemu, berinteraksi, dan berdialog tanpa takut dihakimi. Dari acara kebudayaan, forum diskusi, hingga kegiatan sosial bersama.
- Menjaga Institusi Demokrasi: Memastikan bahwa lembaga hukum bekerja secara adil dan imparsial, media menyajikan informasi yang berimbang, dan proses politik berlangsung secara transparan.
Polarisasi agama dan etnis memang ancaman nyata bagi demokrasi kita. Ia menggerogoti kohesi sosial, merusak kepercayaan, dan menghambat kemajuan. Namun, ia bukanlah takdir. Dengan kesadaran kolektif, komitmen untuk berdialog, dan keberanian untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan di atas segala identitas, kita bisa melampaui tantangan ini.
Demokrasi kita, pada akhirnya, adalah cerminan dari diri kita sendiri. Mari kita rawat taman demokrasi ini bersama-sama, dengan akal sehat, hati yang lapang, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang tak lekang oleh waktu. Sebab, Indonesia yang beragam adalah Indonesia yang kuat.
