Ketika Air Menjadi Api: Pusaran Konflik Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Air
Air adalah sumber kehidupan. Ia mengalirkan energi, menopang ekosistem, dan menjadi urat nadi peradaban. Tanah, di sisi lain, adalah pijakan hidup, lumbung pangan, dan identitas budaya bagi banyak komunitas. Namun, ironisnya, dua entitas esensial ini, yang seharusnya membawa kemakmuran, seringkali justru menjadi titik api yang menyulut konflik berkepanjangan. Di Indonesia, pusaran masalah pengelolaan sumber daya air tak terpisahkan dari konflik agraria yang rumit, menciptakan dilema pembangunan yang mendalam.
Saling Ketergantungan yang Rentan Menjadi Ketegangan
Keterkaitan antara tanah dan air tak terpisahkan. Bagaimana tanah dimanfaatkan—apakah untuk pertanian, perkebunan monokultur, pertambangan, industri, atau pemukiman—akan secara langsung mempengaruhi kualitas dan kuantitas air yang tersedia. Deforestasi di hulu dapat menyebabkan erosi dan kekeringan di hilir. Pembangunan industri di tepi sungai bisa mencemari sumber air bagi ribuan warga. Sebaliknya, ketersediaan air yang memadai sangat menentukan produktivitas lahan dan keberlanjutan hidup masyarakat yang bergantung padanya.
Ketika terjadi persaingan klaim atas lahan, seringkali yang diperebutkan bukan hanya tanah itu sendiri, melainkan juga akses terhadap air yang ada di dalamnya atau yang mengalir melaluinya. Konflik ini diperparah oleh tekanan populasi, perubahan iklim yang mengubah pola curah hujan, serta ambisi pembangunan yang kerap mengabaikan hak-hak tradisional dan keberlanjutan ekologi.
Akar Masalah dalam Pengelolaan Air: Dari Hulu Hingga Hilir
Isu pengelolaan sumber daya air yang memicu konflik agraria memiliki banyak wajah:
- Ketidakadilan Alokasi dan Dominasi Korporasi: Air, yang sejatinya adalah milik bersama, seringkali dialokasikan secara tidak merata. Proyek-proyek besar seperti perkebunan sawit, tambang, atau industri padat air seringkali mendapatkan prioritas dan konsesi besar, mengorbankan akses air bagi petani kecil, masyarakat adat, atau warga biasa yang bergantung pada sumber air tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Privatisasi atau komersialisasi air semakin memperparah ketimpangan ini.
- Pembangunan Infrastruktur yang Abai Hak Asasi: Pembangunan bendungan, saluran irigasi besar, atau proyek PLTA seringkali memerlukan penggusuran lahan dan perubahan tata guna air secara drastis. Masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi proyek, yang telah turun-temurun mengelola tanah dan air dengan kearifan lokal, kerap kali tergusur, kehilangan mata pencaharian, dan terputus dari ikatan spiritual mereka dengan lingkungan.
- Degradasi Lingkungan dan Pencemaran: Pengelolaan lahan yang buruk, seperti penebangan hutan secara masif atau penggunaan bahan kimia berbahaya dalam pertanian dan industri, menyebabkan degradasi daerah tangkapan air dan pencemaran sungai. Akibatnya, air menjadi langka dan tidak layak konsumsi, memicu protes dan perlawanan dari komunitas yang terdampak.
- Tumpang Tindih Kebijakan dan Lemahnya Penegakan Hukum: Berbagai regulasi terkait agraria dan sumber daya air seringkali tumpang tindih, bahkan saling bertentangan. Ditambah lagi dengan lemahnya penegakan hukum dan praktik korupsi, celah ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak berkepentingan untuk menguasai lahan dan air, mengorbankan keadilan bagi masyarakat lokal.
Konflik Agraria sebagai Manifestasi Ketegangan Air
Konflik agraria, pada gilirannya, menjadi manifestasi nyata dari ketegangan pengelolaan air. Ketika perusahaan mengklaim lahan yang di dalamnya terdapat sumber mata air vital, atau ketika pemerintah merencanakan proyek yang mengalihkan aliran sungai tanpa konsultasi, perlawanan dari masyarakat adalah keniscayaan.
- Perampasan Lahan (Land Grabbing): Banyak kasus perampasan lahan terjadi di wilayah yang kaya akan sumber daya air, baik untuk perkebunan, pertambangan, maupun properti. Penguasaan lahan ini otomatis berarti penguasaan atas airnya.
- Perlindungan Wilayah Adat: Bagi masyarakat adat, tanah dan air adalah satu kesatuan tak terpisahkan. Hutan adalah penjaga mata air, dan sungai adalah jalur kehidupan. Perusakan atau pengambilalihan wilayah adat berarti merampas hak mereka atas air, memicu konflik identitas dan kelangsungan hidup.
- Aksi Massa dan Kriminalisasi: Ketika saluran dialog tertutup, masyarakat seringkali memilih jalur demonstrasi, pendudukan lahan, atau bahkan tindakan perlawanan fisik. Ironisnya, mereka yang berjuang mempertahankan hak atas tanah dan air seringkali justru dikriminalisasi.
Mencari Titik Temu: Jalan Menuju Keadilan dan Keberlanjutan
Pusaran konflik antara air dan agraria bukanlah sekadar isu sektoral, melainkan cerminan dari kegagalan tata kelola yang adil dan berkelanjutan. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak:
- Tata Kelola Air Terpadu dan Partisipatif: Pengelolaan sumber daya air harus dilakukan secara terpadu dari hulu ke hilir, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, dalam proses perencanaan, implementasi, dan pengawasan.
- Pengakuan Hak Atas Tanah dan Air bagi Masyarakat Adat/Lokal: Mengakui dan melindungi hak-hak tradisional masyarakat adat dan lokal atas tanah dan air adalah kunci keadilan agraria dan keberlanjutan ekologi.
- Penegakan Hukum yang Adil dan Tegas: Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, menindak tegas pelaku perusakan lingkungan dan pelanggar hak-hak masyarakat, serta memberikan perlindungan bagi pejuang lingkungan.
- Edukasi dan Pemberdayaan Komunitas: Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya air secara berkelanjutan, serta memberikan mereka akses terhadap informasi dan bantuan hukum, akan memperkuat posisi mereka dalam menghadapi tekanan.
- Investasi pada Teknologi dan Kebijakan Berkelanjutan: Mendorong penggunaan teknologi hemat air, pertanian berkelanjutan, dan energi terbarukan dapat mengurangi tekanan pada sumber daya air dan lahan.
Ketika air menjadi api, itu adalah panggilan darurat bagi kita semua. Mengelola sumber daya air dan agraria bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal keadilan sosial, hak asasi manusia, dan kelestarian planet. Hanya dengan keadilan, partisipasi, dan keberpihakan pada masyarakat serta lingkungan, kita bisa mengubah api konflik menjadi aliran air yang membawa kesejahteraan bagi semua.
