Ketika Jantung Negara Berdetak Terlalu Kencang: Mengurai Senyapnya Suara dalam Sentralisme Politik
Bayangkan sebuah orkestra. Setiap instrumen – biola, cello, flute, perkusi – memiliki suaranya sendiri, perannya sendiri. Di bawah arahan seorang konduktor, mereka menghasilkan simfoni yang harmonis, kaya, dan penuh nuansa. Kini, bayangkan jika konduktor memutuskan bahwa hanya satu jenis instrumen, katakanlah biola pertama, yang boleh menentukan melodi utama, tempo, dan dinamika bagi seluruh orkestra. Instrumen lain hanya mengikuti, tanpa ruang untuk interpretasi atau improvisasi. Apakah yang terjadi? Sebuah simfoni yang monoton, kehilangan kedalaman, dan pada akhirnya, mati rasa.
Analogi ini, mungkin, adalah cerminan paling jujur dari sistem politik sentralistik yang sering kita jumpai. Sebuah sistem di mana jantung kekuasaan berdetak terlalu kencang di satu pusat, mendominasi irama seluruh tubuh negara, hingga denyut nadi di ujung-ujung terpencil pun terasa samar atau bahkan mati.
Ilusi Efisiensi dan Ketertiban
Retorika manis sentralisme selalu berkisar pada efisiensi, stabilitas, dan persatuan. Dengan satu pusat kendali, keputusan bisa diambil lebih cepat, sumber daya bisa dialokasikan secara "strategis," dan potensi perpecahan dapat ditekan. Ini adalah janji yang menggiurkan, terutama bagi negara-negara muda pasca-kolonial yang berjuang membangun identitas dan legitimasi. Namun, di balik ilusi ketertiban yang rapi itu, tersembunyi biaya yang mahal, seringkali tak terucap.
Homogenisasi yang Memiskinkan
Salah satu kritik paling mendasar terhadap sentralisme adalah kecenderungannya untuk melakukan homogenisasi paksa. Sebuah negara bukanlah entitas monolitik; ia adalah mozaik dari ribuan komunitas dengan sejarah, budaya, kebutuhan ekonomi, dan aspirasi yang berbeda. Ketika semua kebijakan diputuskan dari satu meja di ibu kota, yang seringkali jauh secara geografis dan psikologis, kebijakan itu cenderung menjadi "satu ukuran untuk semua."
Implikasinya mengerikan: program pendidikan yang tidak relevan dengan konteks lokal, pembangunan infrastruktur yang tidak menjawab kebutuhan mendesak, atau bahkan pelestarian budaya yang terabaikan karena dianggap "tidak nasional." Keragaman, yang seharusnya menjadi kekuatan dan kekayaan sebuah bangsa, justru dianggap sebagai potensi ancaman atau sekadar "pernak-pernik" yang bisa diatur-atur dari atas. Suara-suara lokal, yang kaya akan kearifan dan pengalaman hidup, tereduksi menjadi bisikan yang tak terdengar atau, lebih parah, dibungkam atas nama stabilitas.
Birokrasi yang Membeku dan Korupsi yang Terpusat
Sentralisme, alih-alih efisien, seringkali melahirkan labirin birokrasi yang rumit dan lamban. Setiap keputusan, sekecil apa pun, harus melewati serangkaian jenjang persetujuan yang panjang. Jarak antara pembuat kebijakan dan implementornya menjadi terlalu jauh, menciptakan disonansi antara teori dan praktik. Masalah yang membutuhkan respons cepat di daerah justru tertahan oleh tumpukan berkas di pusat.
Lebih jauh, konsentrasi kekuasaan di satu titik juga menjadi magnet bagi korupsi. Dengan sedikitnya mekanisme check and balance dari tingkat lokal, dan kurangnya akuntabilitas langsung kepada rakyat di daerah, praktik-praktik penyalahgunaan wewenang menjadi lebih mudah terjadi dan sulit dideteksi. Ibaratnya, jika semua telur diletakkan dalam satu keranjang, maka risiko kehilangan semua telur itu jauh lebih besar jika keranjang itu jatuh.
Alienasi Politik dan Potensi Konflik
Ketika masyarakat lokal merasa tidak memiliki suara, tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, dan kebutuhan mereka diabaikan secara sistematis, maka yang muncul adalah alienasi politik. Rasa kepemilikan terhadap negara mulai luntur. Pemerintah pusat, seolah-olah, menjadi entitas asing yang hanya datang untuk "mengatur" tanpa benar-benar "melayani."
Alienasi semacam ini adalah bom waktu. Ia dapat memicu ketidakpuasan, gerakan separatisme, atau konflik sosial yang berkepanjangan. Sejarah telah berulang kali membuktikan bahwa upaya memaksakan persatuan melalui sentralisasi berlebihan justru berujung pada perpecahan dan kekerasan. Persatuan sejati tumbuh dari rasa memiliki, pengakuan, dan partisipasi, bukan dari penyeragaman paksa.
Mencari Harmoni dalam Polifoni
Mengkritik sentralisme bukan berarti menyerukan anarki atau tanpa pemimpin. Ini adalah ajakan untuk merefleksikan kembali hakikat kekuasaan dan cara ia seharusnya bekerja. Ini adalah panggilan untuk mengakui bahwa kekuatan sejati sebuah negara terletak pada kekayaan keragamannya, pada kemampuan setiap bagiannya untuk berdetak dengan iramanya sendiri namun tetap dalam harmoni besar.
Mungkin saatnya kita bertanya: Apakah negara kita ingin menjadi sebuah orkestra dengan satu biola yang mendominasi, atau sebuah simfoni agung di mana setiap instrumen – setiap daerah, setiap komunitas, setiap individu – memiliki ruang untuk menyuarakan melodinya, memberikan kontribusinya, dan bersama-sama menciptakan komposisi yang jauh lebih kaya, resilien, dan bermakna? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan bukan hanya bentuk sistem politik kita, tetapi juga roh sebuah bangsa.
