Melampaui Garis Horizon: Membedah Simpul Konflik Abadi di Tanah Puan Raya
Di antara hamparan samudra biru jernih yang memeluk gugusan pulaunya bagai untaian zamrud, tersembunyi sebuah wilayah yang dikenal dengan keindahan alamnya yang memukau dan kekayaan budayanya yang memesona: Tanah Puan Raya. Namanya sendiri mengandung nuansa sejarah dan penghormatan terhadap leluhur yang pernah memimpin, atau mungkin merujuk pada kesuburan buminya yang menjadi tumpuan hidup. Namun, di balik pesona itu, Tanah Puan Raya menyimpan simpul konflik politik berkepanjangan yang tak kunjung terurai, ibarat bara dalam sekam yang siap menyala kapan saja. Ini bukan sekadar benturan kepentingan sesaat, melainkan narasi yang berjalin kelindan dari sejarah, identitas, dan perebutan sumber daya.
1. Jejak Sejarah yang Membekas: Dari Kerajaan Maritim hingga Provinsi Terpinggirkan
Akar konflik di Tanah Puan Raya tak bisa dilepaskan dari sejarahnya yang panjang. Sebelum integrasi ke dalam negara modern, wilayah ini adalah pusat kerajaan maritim yang disegani, dengan jaringan perdagangan yang membentang luas dan sistem adat yang kuat. Kedatangan kolonialisme, dengan segala intrik devide et impera-nya, secara fundamental mengubah tatanan tersebut. Mereka memecah belah klan-klan yang tadinya bersatu, memaksakan batas-batas administratif baru yang seringkali tidak selaras dengan peta kekerabatan atau wilayah adat, dan menguras sumber daya alam tanpa menyisakan kesejahteraan bagi penduduk lokal.
Pasca-kemerdekaan, janji otonomi dan pembangunan seringkali terasa jauh panggang dari api. Kebijakan sentralistik di masa lalu cenderung melihat Tanah Puan Raya sebagai "periferi" yang kaya sumber daya namun minim partisipasi politik. Elit-elit lokal yang tadinya memiliki pengaruh besar dalam sistem adat, perlahan digantikan oleh birokrat yang ditunjuk dari pusat, menciptakan jurang antara representasi formal dan legitimasi kultural. Inilah awal mula rasa keterasingan dan ketidakpercayaan terhadap "Jakarta" yang masih membayangi hingga kini.
2. Simpul Identitas dan Kedaulatan Adat yang Terancam
Tanah Puan Raya dihuni oleh beragam suku bangsa yang memiliki dialek, ritual, dan kepercayaan adat yang unik. Ada "Orang Laut" yang hidup nomaden di perairan, "Orang Gunung" yang menjaga hutan-hutan keramat, dan "Orang Pesisir" yang menjadi simpul perdagangan. Masing-masing memiliki dewan adat dan hukum tak tertulis yang mengatur kehidupan mereka. Konflik muncul ketika kedaulatan adat ini berbenturan langsung dengan hukum positif negara dan logika pembangunan modern.
Misalnya, tanah ulayat yang diyakini sebagai warisan leluhur dan tidak dapat diperjualbelikan, tiba-tiba diklaim oleh negara atau perusahaan swasta untuk proyek-proyek skala besar. Ritual adat yang sakral dianggap sebagai penghambat investasi. Polarisasi identitas sering dimainkan oleh aktor politik lokal maupun pusat, memanfaatkan perbedaan kecil untuk memecah belah suara dan memenangkan kursi kekuasaan. Slogan "kita adalah satu" terasa hampa di tengah-tengah klaim identitas yang merasa terancam dan terpinggirkan.
3. Rebutan Sumber Daya dan Pergeseran Ekonomi yang Menyakitkan
Kekayaan alam Tanah Puan Raya—mulai dari hasil laut yang melimpah, hutan tropis dengan kayu berharga, hingga potensi mineral yang belum terjamah—justru menjadi kutukan. Proyek-proyek ekstraktif berskala besar seringkali datang tanpa konsultasi yang memadai dengan masyarakat adat. Hutan-hutan ditebang, laut tercemar, dan lahan pertanian subur berubah menjadi perkebunan monokultur atau tambang terbuka.
Dampak ekonominya pun ironis. Sementara perusahaan-perusahaan besar mengeruk keuntungan, penduduk lokal justru merasakan kemiskinan dan kehilangan mata pencaharian tradisional mereka. Nelayan tak lagi mendapat ikan, petani kehilangan tanah, dan generasi muda tidak melihat masa depan di kampung halaman. Kesenjangan ekonomi yang mencolok ini memicu kecemburuan sosial yang mendalam, yang dengan mudah dimanipulasi menjadi isu politik. Perebutan akses terhadap sumber daya menjadi arena pertarungan antara kepentingan modal, negara, dan masyarakat adat.
4. Intrik Politik Lokal dan Pusat: Lingkaran Setan Korupsi dan Nepotisme
Struktur politik di Tanah Puan Raya juga turut menyumbang pada konflik yang berkepanjangan. Sistem pemilihan langsung di tingkat daerah, yang seharusnya mendekatkan pemimpin dengan rakyat, justru seringkali menjadi ajang perebutan kekuasaan yang kotor. Politik uang, nepotisme, dan praktik korupsi merajalela. Janji-janji kampanye seringkali tinggal janji, sementara elit yang berkuasa lebih fokus pada pengayaan diri dan kelompoknya.
Campur tangan politik dari pusat, baik melalui penunjukan pejabat atau alokasi dana, seringkali tidak didasarkan pada kebutuhan riil daerah, melainkan pada kepentingan politik jangka pendek. Hal ini memperparah ketidakpercayaan masyarakat dan menciptakan lingkaran setan di mana konflik disulut untuk mengalihkan perhatian dari masalah fundamental atau untuk melanggengkan kekuasaan segelintir orang.
Mengurai Benang Kusut: Sebuah Panggilan untuk Melihat Lebih Dalam
Konflik di Tanah Puan Raya bukanlah fenomena sederhana yang bisa diselesaikan dengan satu kebijakan instan. Ia adalah simpul benang kusut yang melibatkan sejarah yang belum usai, identitas yang terancam, perebutan sumber daya yang tidak adil, dan intrik politik yang merusak. Mengurai benang kusut ini membutuhkan kesabaran arkeolog dan kebijaksanaan seorang diplomat.
Solusinya terletak pada pengakuan yang tulus terhadap kedaulatan adat, penegakan hukum yang adil terhadap eksploitasi sumber daya, penciptaan model pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, serta reformasi politik yang bersih dari korupsi. Di atas segalanya, dibutuhkan dialog yang jujur dan tulus antara semua pemangku kepentingan, dari pemerintah pusat hingga masyarakat adat di pelosok-pelosok pulau. Hanya dengan memahami akar-akarnya yang kompleks, Tanah Puan Raya dapat berharap menemukan kedamaian sejati, melampaui garis horizon konflik yang selama ini membelenggunya.
