Ketika Kran Kering, Keadilan Mengering: Oligarki Air dan Pertaruhan Ekologis Perkotaan
Bagi sebagian besar kita yang hidup di tengah riuh rendah kota, air bersih adalah kemewahan yang sering kita anggap lumrah. Ia mengalir, jernih, dan tersedia hanya dengan memutar keran. Namun, di balik gemericik yang kita anggap biasa itu, tersembunyi sebuah drama kompleks: intrik politik, kesenjangan sosial yang menganga, dan ancaman keadilan ekologis yang kian nyata. Di jantung perkotaan yang modern, air bersih bukan lagi sekadar elemen vital, melainkan medan pertempuran.
Ilusi Ketersediaan di Tengah Kota Beton
Kota-kota besar adalah magnet bagi jutaan jiwa, menjanjikan peluang dan kemajuan. Namun, pertumbuhan yang tak terkendali ini seringkali melupakan fondasi paling dasar keberlangsungan: sumber daya alam. Air, yang menjadi tulang punggung kehidupan, kini menjadi komoditas langka di banyak sudut kota. Pipa-pipa tua yang berkarat, sumur-sumur yang mengering, atau bahkan air yang tercemar, menjadi pemandangan sehari-hari bagi sebagian warga.
Ironisnya, di saat yang sama, kita menyaksikan menjamurnya gedung-gedung pencakar langit, pusat perbelanjaan megah, dan perumahan elit yang seolah tak pernah kekurangan pasokan. Kontras inilah yang menyulut pertanyaan fundamental tentang keadilan: mengapa akses terhadap air bersih, sebuah hak asasi manusia, menjadi begitu diskriminatif?
Oligarki Air: Ketika Kekuatan Politik Merenggut Sumber Daya
Di sinilah politik memainkan peran paling krusial. Isu air bersih di perkotaan bukan lagi sekadar masalah teknis pengelolaan sumber daya, melainkan cerminan nyata dari oligarki air – sebuah sistem di mana akses dan kontrol terhadap air didominasi oleh segelintir kekuatan politik dan ekonomi.
Pembangunan infrastruktur air seringkali diwarnai lobi-lobi kepentingan. Proyek-proyek raksasa yang menelan triliunan rupiah kadang lebih menguntungkan kontraktor dan kelompok tertentu daripada benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Privatisasi layanan air, yang kerap digembar-gemborkan sebagai solusi efisiensi, tak jarang justru berujung pada kenaikan tarif yang mencekik rakyat kecil, sementara kualitas layanan tak kunjung membaik.
Kebijakan tata ruang yang serampangan juga memperparah keadaan. Kawasan resapan air yang seharusnya dijaga, malah disulap menjadi area komersial atau perumahan. Sungai-sungai yang menjadi urat nadi kehidupan kota, berubah fungsi menjadi tempat pembuangan limbah, baik industri maupun rumah tangga, tanpa pengawasan yang berarti. Di balik setiap keputusan ini, ada tangan-tangan politik yang menarik tuas, mengarahkan aliran air – dan keadilan – sesuai kepentingan mereka.
Keadilan Ekologis yang Terkikis: Beban di Pundak yang Paling Rentan
Konsekuensi dari oligarki air ini adalah terkikisnya keadilan ekologis. Keadilan ekologis menuntut agar semua manusia, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau etnis, memiliki akses yang setara terhadap sumber daya alam yang sehat dan lingkungan yang lestari. Namun, dalam konteks air perkotaan, yang terjadi justru sebaliknya.
Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, yang seringkali tinggal di permukiman padat dan tidak terencana, adalah pihak yang paling merasakan dampaknya. Mereka harus membeli air bersih dengan harga mahal dari pedagang keliling, menggunakan air sumur yang tercemar, atau bahkan mengantre berjam-jam untuk mendapatkan air dari tangki komunal. Kondisi ini tidak hanya mengancam kesehatan mereka, tetapi juga memperparah lingkaran kemiskinan. Anak-anak terpaksa putus sekolah karena harus membantu mengangkut air, sementara orang dewasa kehilangan waktu produktif.
Di sisi lain, eksploitasi air tanah yang berlebihan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan industri perkotaan juga menimbulkan dampak lingkungan yang serius, seperti penurunan muka tanah (land subsidence) yang berujung pada banjir rob, dan intrusi air laut yang merusak ekosistem pesisir. Lagi-lagi, beban ini seringkali ditanggung oleh komunitas yang paling tidak berdaya.
Merajut Kembali Benang Keadilan: Sebuah Seruan
Mengatasi krisis air bersih dan menegakkan keadilan ekologis di perkotaan bukanlah tugas yang mudah. Ini membutuhkan lebih dari sekadar pembangunan infrastruktur. Ini adalah pertaruhan politik yang menuntut keberanian, transparansi, dan akuntabilitas.
Pertama, kita harus menuntut pemerintahan yang berpihak pada rakyat, bukan pada korporasi atau kelompok kepentingan tertentu. Kebijakan air harus berdasarkan prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
Kedua, pengelolaan sumber daya air harus dilakukan secara holistik, dari hulu ke hilir, dengan mempertimbangkan keseimbangan ekosistem. Perlindungan kawasan resapan, revitalisasi sungai, dan penerapan teknologi pengolahan air limbah yang efektif adalah keharusan.
Ketiga, kita perlu mendorong inovasi dalam konservasi air dan penggunaan kembali air, serta memastikan akses air bersih yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Air adalah hak, bukan sekadar komoditas.
Krisis air bersih di perkotaan adalah alarm bagi kita semua. Ini bukan hanya tentang seberapa banyak air yang tersisa, tetapi tentang nilai-nilai apa yang kita pegang sebagai sebuah masyarakat. Akankah kita membiarkan oligarki air terus berkuasa, atau akankah kita bangkit menuntut keadilan ekologis yang menjadi hak setiap warga? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan masa depan kota-kota kita, dan kesejahteraan generasi mendatang.
