Arena Kekuasaan, Panggung Ketimpangan: Membedah Politik dari Kacamata Kelas Sosial
Lihatlah sekeliling kita. Jurang antara yang punya dan yang tak punya, yang berkuasa dan yang terpinggirkan, kian menganga. Bukan sekadar angka statistik, ketimpangan ekonomi telah menjadi luka kronis yang merobek kain sosial. Dan di balik luka itu, ada tangan tak terlihat yang bekerja, bukan tangan pasar yang konon adil, melainkan tangan-tangan yang mengendalikan arena politik dari balik tirai kelas sosial.
Ilusi "Lapangan Bermain Datar" dan Realitasnya
Seringkali kita diajarkan bahwa politik adalah ranah netral, tempat setiap warga negara memiliki suara yang sama, satu orang satu suara. Demokrasi, katanya, adalah lapangan bermain yang datar. Namun, jika kita menyingkirkan kacamata idealis itu, kita akan melihat bahwa lapangan ini sebenarnya miring. Ada pemain yang memulai dengan sepatu emas, pelatih pribadi, dan wasit yang berpihak, sementara yang lain bertelanjang kaki, kelaparan, dan bahkan tak diizinkan masuk ke lapangan.
Inilah inti dari perspektif kelas sosial: politik bukanlah ruang hampa yang terlepas dari struktur ekonomi. Sebaliknya, politik adalah cerminan, sekaligus alat reproduksi, dari dominasi kelas tertentu. Kelas yang secara ekonomi mapan, yang memiliki akumulasi modal dan kontrol atas sumber daya, secara inheren memiliki keunggulan dalam arena politik.
Mekanisme "Pembajakan" Politik oleh Kelas Dominan
Bagaimana ini terjadi? Ini bukan tentang konspirasi rahasia di ruang bawah tanah, melainkan serangkaian mekanisme yang seringkali dianggap "normal" dan "legal":
-
Donasi Kampanye dan Lobi: Ini adalah salah satu jalan tol utama. Perusahaan raksasa, konglomerat, dan individu super kaya menggelontorkan dana fantastis untuk kampanye politik. Apakah ini murni altruisme? Tentu tidak. Ini adalah investasi. Investasi untuk memastikan kebijakan yang akan datang menguntungkan kepentingan mereka: regulasi yang lebih longgar, potongan pajak, proyek pemerintah yang menggiurkan. Lobi-lobi di parlemen bukan sekadar adu argumen, melainkan adu kekuatan finansial dan koneksi.
-
"Pintu Putar" (Revolving Door): Mantan pejabat pemerintah atau legislator yang setelah pensiun langsung duduk di dewan direksi perusahaan-perusahaan besar atau menjadi konsultan lobi. Sebaliknya, eksekutif korporasi atau bankir masuk ke pemerintahan sebagai penasihat atau menteri. Ini menciptakan jalinan kepentingan yang tak terpisahkan, di mana kebijakan publik seringkali dirancang oleh mereka yang memiliki kepentingan privat.
-
Kontrol Narasi dan Media: Kelas dominan tidak hanya mengontrol aset ekonomi, tetapi juga aset informasi. Mereka memiliki sebagian besar media massa, think tank, dan lembaga penelitian yang membentuk opini publik. Narasi yang disuntikkan seringkali mengedepankan ideologi yang mendukung status quo: meritokrasi absolut, bahaya intervensi pemerintah, atau "trickle-down effect" yang tak pernah benar-benar terjadi. Ini menumpulkan kesadaran kelas dan mengalihkan perhatian dari akar masalah struktural.
-
Hukum dan Regulasi: Undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang dibuat seringkali memiliki bias kelas yang tersembunyi. Potongan pajak untuk korporasi raksasa, deregulasi sektor keuangan yang memicu krisis, atau pelemahan serikat pekerja—semua ini adalah contoh bagaimana instrumen hukum digunakan untuk melegitimasi dan melanggengkan dominasi kelas tertentu, sambil menekan daya tawar kelas pekerja dan menengah ke bawah.
Politik sebagai Alat Reproduksi Ketimpangan
Dengan mekanisme ini, politik berhenti menjadi alat untuk mewujudkan keadilan sosial, melainkan menjadi mesin reproduksi ketimpangan. Kebijakan yang dihasilkan bukan untuk pemerataan, melainkan untuk konsolidasi kekayaan dan kekuasaan di tangan segelintir orang.
Kelas pekerja dan masyarakat miskin, meski jumlahnya jauh lebih banyak, seringkali terjebak dalam lingkaran setan. Mereka terlalu sibuk bertahan hidup untuk terlibat aktif dalam politik, atau suara mereka dibungkam oleh mesin politik yang lebih besar dan berkuasa. Rasa frustrasi yang mengendap, jika tidak disalurkan secara konstruktif, bisa meledak menjadi populisme atau konflik sosial.
Melampaui Sekadar "Korupsi" atau "Politik Uang"
Penting untuk dipahami, ini bukan sekadar masalah "korupsi" individu atau "politik uang" yang bisa diberantas dengan penegakan hukum semata. Ini adalah masalah struktural, sistemik, yang tertanam dalam cara kerja sistem politik-ekonomi kita. Ini adalah pertarungan kelas yang senyap, yang tak selalu berdarah di jalanan, tetapi berlangsung di ruang-ruang rapat, di meja negosiasi, dan di bilik suara.
Untuk mengatasi ketimpangan ekonomi, kita tidak bisa hanya berfokus pada reformasi ekonomi. Kita harus berani melihat dan menantang bagaimana politik telah dibajak oleh kepentingan kelas. Ini membutuhkan kesadaran kolektif bahwa demokrasi sejati hanya bisa terwujud jika setiap suara memiliki bobot yang sama, bukan ditentukan oleh tebalnya dompet atau luasnya jaringan koneksi.
Politik bukanlah ruang hampa, melainkan arena yang diperebutkan. Dan selama arena itu didominasi oleh segelintir kelas, maka ketimpangan ekonomi akan terus menjadi bayangan panjang yang membayangi janji keadilan sosial. Pertanyaan mendasarnya adalah: apakah kita akan terus menjadi penonton yang terpukau oleh ilusi, atau akankah kita bangkit menuntut agar arena itu benar-benar menjadi milik kita semua?
