Politik dan Reformasi Peradilan: Mengurai Benang Kusut Menuju Kompas Keadilan yang Sejati
Bayangkan sebuah kompas. Fungsi utamanya adalah memberikan arah, menuntun kita melewati labirin ketidakpastian menuju tujuan yang benar. Dalam sebuah negara hukum, peradilan adalah kompas itu. Ia harusnya menjadi penunjuk arah keadilan, jangkar terakhir bagi mereka yang mencari kepastian hukum, dan penjaga marwah konstitusi. Namun, apa jadinya jika jarum kompas itu bengkok, berkarat, atau bahkan sengaja digerakkan oleh tangan-tangan tak terlihat? Di sinilah politik dan reformasi peradilan bertemu dalam simpul yang seringkali kusut.
Bukan rahasia lagi bahwa politik, dengan segala intrik dan kepentingannya, memiliki daya tarik gravitasi yang kuat, bahkan terhadap institusi yang seharusnya paling steril darinya: peradilan. Intervensi politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah menjadi tumor ganas yang menggerogoti independensi dan integritas sistem hukum di banyak negara, termasuk Indonesia. Dari proses seleksi hakim yang sarat lobi, alokasi anggaran yang bisa menjadi alat kontrol, hingga tekanan dalam penanganan kasus-kasus sensitif, jejak politik seringkali begitu kentara.
Ketika Politik Membius Keadilan
Dampak intervensi politik sungguh multidimensional. Pertama, ia meruntuhkan independensi peradilan, pilar utama yang memastikan hakim hanya tunduk pada hukum dan hati nur nuraninya. Ketika hakim merasa tertekan oleh kekuatan eksekutif atau legislatif, putusan-putusan mereka berpotensi tidak lagi mencerminkan keadilan substansial, melainkan kalkulasi politik.
Kedua, munculnya keadilan selektif. Hukum seolah menjadi pedang bermata dua: tajam ke bawah, tumpul ke atas. Mereka yang memiliki koneksi politik atau sumber daya finansial yang kuat seringkali dapat "mengakali" sistem, sementara rakyat jelata harus menghadapi beratnya beban hukum tanpa ampun. Ini menciptakan jurang kepercayaan yang dalam antara masyarakat dan institusi peradilan.
Ketiga, erosi kepercayaan publik. Ketika masyarakat menyaksikan proses hukum yang sarat rekayasa, atau putusan yang kontroversial dan tidak masuk akal, mereka akan kehilangan keyakinan pada sistem. Ini adalah ancaman serius bagi stabilitas sosial dan demokrasi, sebab peradilan adalah benteng terakhir di mana masyarakat berharap menemukan kebenaran dan keadilan.
Reformasi Peradilan: Bukan Sekadar Slogan, Melainkan Keniscayaan
Menghadapi tantangan ini, reformasi peradilan bukanlah sekadar pilihan, melainkan sebuah keniscayaan. Namun, ini bukan tugas yang mudah, bahkan seringkali terasa mustahil. Reformasi peradilan bukan hanya tentang mengubah undang-undang atau prosedur; ia adalah sebuah proyek raksasa yang menuntut perubahan budaya, mentalitas, dan struktur kekuasaan.
Apa yang harus diurai dari benang kusut ini?
-
Memperkuat Independensi Institusional: Ini berarti memastikan bahwa proses seleksi, pengangkatan, promosi, dan mutasi hakim bebas dari intervensi politik. Komisi Yudisial, sebagai penjaga kehormatan dan perilaku hakim, harus diberikan kewenangan dan dukungan penuh tanpa campur tangan. Anggaran peradilan juga harus mandiri dan mencukupi, agar hakim tidak rentan terhadap tekanan finansial.
-
Meningkatkan Integritas dan Akuntabilitas Individu: Selain sistem, integritas individu para penegak hukum adalah kunci. Pendidikan dan pelatihan etika yang berkelanjutan, mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang efektif, serta sanksi tegas bagi pelanggaran etika dan hukum adalah mutlak diperlukan. Whistleblower protection juga harus diperkuat agar mereka yang berani mengungkap kebobrokan tidak malah menjadi korban.
-
Transparansi sebagai Vaksin: Keterbukaan informasi adalah senjata ampuh melawan praktik korupsi dan intervensi. Publik harus dapat mengakses informasi tentang jalannya persidangan, putusan, hingga aset para hakim. Dengan sorotan publik, ruang gerak bagi praktik curang akan semakin sempit.
-
Partisipasi Publik dan Pengawasan Sipil: Reformasi peradilan tidak bisa menjadi proyek eksklusif para elit hukum. Masyarakat sipil, akademisi, dan media harus terlibat aktif dalam mengawal proses reformasi, memberikan masukan, dan melakukan pengawasan kritis. Mereka adalah mata dan telinga yang dapat membantu mendeteksi penyimpangan.
-
Revisi Legislasi yang Mendukung Intervensi: Banyak undang-undang yang masih membuka celah bagi intervensi politik. Revisi atau pencabutan pasal-pasal ini adalah langkah penting untuk menutup pintu bagi politisasi peradilan.
Menuju Kompas Keadilan yang Sejati
Politik dan peradilan akan selalu memiliki irisan, karena hukum adalah produk politik, dan penegakannya memiliki konsekuensi politik. Namun, batas-batas harus ditarik dengan tegas. Reformasi peradilan bukan anti-politik, melainkan sebuah upaya politik yang mulia: politik untuk membangun sistem hukum yang adil, kredibel, dan berpihak pada kebenaran, bukan pada kekuasaan atau uang.
Mengurai benang kusut ini memang memerlukan waktu, komitmen, dan keberanian dari semua pihak. Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa, untuk memastikan bahwa kompas keadilan tidak lagi goyah, melainkan menunjuk dengan mantap ke arah hukum yang lebih adil, di mana setiap warga negara, tanpa terkecuali, dapat menemukan tempat bernaung yang aman di bawah payung kebenaran. Hanya dengan begitu, kita bisa membangun fondasi demokrasi yang kokoh, bukan di atas pasir keraguan, melainkan di atas batu karang kepercayaan.
